Bobby Nasution Tinjau Sungai Sibuluan untuk Percepat Rekonstruksi Tanggul dan Hunian Warga
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, baru-baru ini melakukan tinjauan langsung terhadap kondisi Sungai Sibuluan dan area sekitarnya. Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat proses rekonstruksi tanggul yang rusak serta memastikan pemulihan hunian bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera terealisasi.
Kondisi Terkini Sungai Sibuluan
Pada hari Selasa, 14 April 2026, Gubernur Nasution bersama timnya meninjau rencana pembangunan bronjong, yaitu struktur penahan yang terbuat dari beton, yang sebelumnya telah hancur akibat tergerus oleh banjir. Kejadian ini menyebabkan longsor yang cukup parah dan merusak rumah-rumah di area tersebut. Proses rekonstruksi kali ini memerlukan pemetaan yang lebih menyeluruh, terutama karena akses menuju tempat tersebut harus melewati kawasan yang padat penduduk.
Lokasi yang Dikenal
Dalam kunjungan tersebut, pemimpin provinsi ini mengunjungi beberapa titik penting di Sungai Panjaitan, yang merupakan hilir dari pertemuan Sungai Siaili Tukka dan Sungai Aek Tolang, serta Sungai Aek Sibuluan yang terletak di Kecamatan Pandan. Kedua lokasi ini mengalami kerusakan pada struktur bronjong, khususnya di wilayah tikungan sungai, yang menjadi titik rawan bencana.
Kerusakan yang Dialami
“Arus air yang deras mengakibatkan bronjong tidak mampu menahan beban dan menciptakan tanah ambles. Bahkan, beberapa puluh meter tanah kini telah beralih fungsi menjadi aliran air sungai,” ungkap Bobby Nasution saat melakukan peninjauan di tiga titik tersebut. Hal ini menunjukkan betapa parahnya dampak dari bencana alam yang terjadi, dan pentingnya tindakan cepat untuk memperbaiki keadaan.
Solusi bagi Warga Terdampak
Selain fokus pada pembangunan bronjong, Gubernur Nasution juga mengedepankan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) sebagai solusi bagi warga yang kehilangan rumah dan lahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menangani berbagai titik yang terdampak sesuai dengan kewenangan yang ada.
Peran Pemerintah Provinsi
“Karena ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, kami akan menanganinya dengan serius. Jika memungkinkan, kami akan menyediakan lahan pengganti untuk membangun rumah bagi warga yang terdampak,” tegas Bobby. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya meminta agar warga merelakan lahan lama untuk digunakan dalam pembangunan bronjong yang lebih aman dan tahan lama.
Pembangunan Bronjong yang Lebih Kuat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumut, Gibson Panjaitan, menjelaskan bahwa pembangunan bronjong akan menggunakan sistem pasak bumi, yakni sheet pile beton, untuk meningkatkan ketahanan terhadap arus deras. Metode ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah terjadinya kerusakan serupa di masa depan.
Kendala yang Dihadapi
“Salah satu kendala yang kami hadapi selama ini adalah kepadatan permukiman di sekitar area dan perlunya persetujuan dari warga terdampak agar pembangunan dapat berlangsung lancar,” imbuh Gibson. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Nasution secara langsung meminta dukungan dari masyarakat untuk kelancaran proses pembangunan.
Persiapan Awal dan Target Pembangunan
Gibson juga menambahkan bahwa beberapa pekerjaan awal telah dimulai, termasuk pengerukan dasar sungai yang mengalami sedimentasi akibat banjir menggunakan alat berat. Target untuk memulai pembangunan bronjong ditetapkan pada Mei 2026, atau paling lambat Juni 2026.
Komitmen untuk Mempercepat Proses
“Dari instruksi Pak Gubernur, kami berusaha untuk memulai paling lambat pada Juni 2026. Jika kendala di lapangan bisa teratasi, waktu pengerjaannya dapat dipercepat,” jelas Gibson. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memperlancar setiap langkah yang diambil dalam proses rekonstruksi ini.
Panjang Bronjong yang Direncanakan
Panjang bronjong yang akan dibangun diperkirakan berkisar antara 400 hingga 600 meter di setiap titik, dengan penentuan lokasi berdasarkan skala prioritas wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana banjir. Ini adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa mendatang.
Dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat, diharapkan proses rekonstruksi tanggul dan hunian di sekitar Sungai Sibuluan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi dampak dari bencana yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Peran aktif semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan program ini dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
